Sejarah Kabupaten Pidie
 |
Data Aceh. Kabupaten Pidie adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Sigli, kabupaten ini merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ke 2 di provinsi aceh setelah kabupaten aceh utara. Dua pertiga masyarakat kabupaten ini ada di perantauan, buat masyarakat wilayah ini merantau adalah sebuah kebiasaan yang turun temurun untuk melatih kemandirian dan keterampilan.
Masyarakat wilayah ini mendominasi pasar-pasar di berbagai wilayah di provinsi Aceh dan sebagian ke provinsi sumatera utara dan negara tetangga malaysia. Selain itu, wilayah ini juga terkenal sebagai daerah asal tokoh-tokoh terkenal Aceh.
Mengapa daerah Pidie sekarang ini dulu dikenal sebagai Poli. Dari mana asal usul kata Poli tersebut? Sejarawan Aceh M Junus Djamil (1968) meyakini Poli berasal dari nama raja pertama yang membuka kawasan Pidie yakni Syahir Pauling yang berasal dari Siam.
Sejarawan Aceh lainnya, H M Zainuddin (1961) menilai, Poli berasal dari kata Pali, suku bangsa di Ceylon yang datang awal mula ke kawasan Pidie sekarang. Poli diyakini ada hubungannya dengan kata Melayu Polinesia. Asaliah lainnya dari kata Pungli pusat kerajaan bangsa Bari di lembah Sungai Nil. Bangsa Bari ini merupakan bangsa yang memuja ruh. Mereka suka memakai gelang kaki dari gading.
Sejauh mana korelasi Pidie masa lalu dengan Melayu Polinesia dan Bangsa Bari di lembah sungai Nil, ini juga perlu dikaji kembali untuk mendapatkan penjelasan yang jelas tentang sejarah Pidie itu sendiri secara menyeluruh, mulai dari awal hingga masa kini.
Sejarah terus berlanjut dengan kedatangan bangsa asing ke nusantara, diantaranya Portugis, Inggris, dan Belanda. Misi dagang yang dibawa Belanda kemudian berujung dengan kekerasan bersenjata. Perang Aceh dengan Belanda pun berlangsung dalam waktu yang lama. Ketika pusat Kerajaan Aceh (Dalam) berhasil direbut Belanda pada 24 Januari 1874, serta Sulthan Alaiddin Mahmud Syah mangkat pada 28 Januari 1874 karena wabah kolera, maka pusat kerajaan Aceh dipindahkan ke Keumala, Pidie. Belanda baru bisa menguasia Aceh secara de facto pada tahun 1904, yaitu ketika Belanda dapat menduduki benteng Kuta Glee di Batee Iliek.
Kemudian dengan Surat Keputusan Vander Guevernement General Van nederland Indie tanggal 7 September 1934, Aceh dibagi menjadi enam Afdeeling (kabupaten) yang dipimpin oleh seorang Asisten Residen. Salah satunya adalah Afdeeling Pidie.
Setelah Indonesia merdeka, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang No 7 (drt) tahun 1956 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie. Kemudian sejalan dengan meningkatnya aktivita pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pidie, maka pada tahun 1988 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat keputusan nomor 136.21 – 526 tentang pembentukan tiga wilayah pembantu Bupati Pidie, yaitu : Wilayah I dengan ibukotanya Kota Sigli terdiri dari 10 kecamatan, Wilayah II dengan ibokotanya Kota Bakti terdiri dari 7 kecamatan, dan Wilayah III dengan ibukotanya Meureudu terdiri dari enam kecamatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri ini kemuduan dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh nomor 061.1/851/1988, tanggal 1 November 1988, tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor pembantu Bupati Pidie Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III, serta Kantor Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Lhoksukon.
Masyarakat wilayah ini mendominasi pasar-pasar di berbagai wilayah di provinsi Aceh dan sebagian ke provinsi sumatera utara dan negara tetangga malaysia. Selain itu, wilayah ini juga terkenal sebagai daerah asal tokoh-tokoh terkenal Aceh.
Mengapa daerah Pidie sekarang ini dulu dikenal sebagai Poli. Dari mana asal usul kata Poli tersebut? Sejarawan Aceh M Junus Djamil (1968) meyakini Poli berasal dari nama raja pertama yang membuka kawasan Pidie yakni Syahir Pauling yang berasal dari Siam.
Sejarawan Aceh lainnya, H M Zainuddin (1961) menilai, Poli berasal dari kata Pali, suku bangsa di Ceylon yang datang awal mula ke kawasan Pidie sekarang. Poli diyakini ada hubungannya dengan kata Melayu Polinesia. Asaliah lainnya dari kata Pungli pusat kerajaan bangsa Bari di lembah Sungai Nil. Bangsa Bari ini merupakan bangsa yang memuja ruh. Mereka suka memakai gelang kaki dari gading.
Sejauh mana korelasi Pidie masa lalu dengan Melayu Polinesia dan Bangsa Bari di lembah sungai Nil, ini juga perlu dikaji kembali untuk mendapatkan penjelasan yang jelas tentang sejarah Pidie itu sendiri secara menyeluruh, mulai dari awal hingga masa kini.
Sejarah terus berlanjut dengan kedatangan bangsa asing ke nusantara, diantaranya Portugis, Inggris, dan Belanda. Misi dagang yang dibawa Belanda kemudian berujung dengan kekerasan bersenjata. Perang Aceh dengan Belanda pun berlangsung dalam waktu yang lama. Ketika pusat Kerajaan Aceh (Dalam) berhasil direbut Belanda pada 24 Januari 1874, serta Sulthan Alaiddin Mahmud Syah mangkat pada 28 Januari 1874 karena wabah kolera, maka pusat kerajaan Aceh dipindahkan ke Keumala, Pidie. Belanda baru bisa menguasia Aceh secara de facto pada tahun 1904, yaitu ketika Belanda dapat menduduki benteng Kuta Glee di Batee Iliek.
Kemudian dengan Surat Keputusan Vander Guevernement General Van nederland Indie tanggal 7 September 1934, Aceh dibagi menjadi enam Afdeeling (kabupaten) yang dipimpin oleh seorang Asisten Residen. Salah satunya adalah Afdeeling Pidie.
Setelah Indonesia merdeka, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang No 7 (drt) tahun 1956 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie. Kemudian sejalan dengan meningkatnya aktivita pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pidie, maka pada tahun 1988 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat keputusan nomor 136.21 – 526 tentang pembentukan tiga wilayah pembantu Bupati Pidie, yaitu : Wilayah I dengan ibukotanya Kota Sigli terdiri dari 10 kecamatan, Wilayah II dengan ibokotanya Kota Bakti terdiri dari 7 kecamatan, dan Wilayah III dengan ibukotanya Meureudu terdiri dari enam kecamatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri ini kemuduan dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh nomor 061.1/851/1988, tanggal 1 November 1988, tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor pembantu Bupati Pidie Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III, serta Kantor Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Lhoksukon.
Category: Data Pidie, Sejarah
